Visi Polda Babel : Tercapainya pelayanan kamtibmas yang prima, tegaknya hukum dan terwujudnya keamanan yang mantap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif dengan seluruh unsur dan komponen Pemerintah dan masyarakat

Siaran Pers Kapolri Tentang Resensi Memori Serah Terima Jabatan

Polda - Bid Humas

BHD01Siaran Pers Kapolri Tentang Resensi Memori Serah Terima Jabatan Kapolri Dari Jenderal Pol. Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, Mm. Kepada Komjen Pol. Drs. Timur Pradopo

Yang Saya Hormati :
- Wakapolri
- Para Pejabat Utama Mabes Polri
- Rekan - Rekan Wartawan Yang Berbahagia

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pertama - tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia - Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk hadir bersama pada acara jumpa Pers Kapolri dalam rangka penyampaian resensi pelaksanaan tugas selama kurun waktu kepemimpinan saya selaku Kapolri, yakni sejak bulan Oktober 2008 s/d Oktober 2010.
Pada kesempatan berbahagia ini perkenankan secara pribadi saya menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan wartawan atas kehadirannya, dan atas kerjasamanya selama ini, khususnya dalam penyajian informasi mengenai keberadaan dan kinerja Polri di ruang publik.
Rekan - Rekan Wartawan Yang Saya Hormati,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Kapolri, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan menginformasikan perkembangan “Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat” dalam bingkai Grand Strategy Polri 2005 - 2025, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada saat fit and proper test di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI pada bulan Setember 2008 yang lalu.

I. Grand Strategi Polri 2005 – 2025

Pada pelaksanaan fit and proper test tersebut saya telah menyampaikan bahwa menata organisasi Polri ke depan haruslah tetap berdasarkan Grand Strategi Polri 2005 – 2025 yang telah dirumuskan kedalam 3 (tiga) tahapan Rencana Strategis (Renstra), yaitu :

1. Tahap I (Trust Building pada periode tahun 2005 - 2009)
Membangun kepercayaan Polri di mata publik / masyarakat merupakan faktor penting dalam Grand Strategi Polri karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan (Trust Building), meliputi : bidang kepemimpinan, sumber daya manusia yang efektif, Pilot Project yang diunggulkan berbasis hi-tech, kemampuan penguasaan perundang – undangan dan sarana prasarana pendukung Visi misi Polri

2. Tahap II (Partnership Building pada periode tahun 2010 – 2014)
Membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum dan ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat untuk menciptakan rasa aman.

3. Tahap III (Strive for Excellence periode tahun 2015 – 2025)
Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good governance, best practices Polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastruktur, material fasilitas dan jasa guna membangun kapasitas Polri (capacity building) yang kredibel di mata masyarakat Nasional, Regional dan Internasional.

Selanjutnya dalam rumusan Grand Strategi Polri telah ditetapkan Visi Polri yakni “Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum”, serta misi Polri sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut :

1. Mengutamakan peran perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyarakat (public safety);

2. Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan community policing guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (crime prevention);

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, keadilan dan kepastian hukum;

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi / lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka memulihkan keamanan dalam negeri;

5. Membangun kelembagaan Polri serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Membangun mobilitas dan sebaran pelayanan kepolisian serta teknologi informasi yang memadai guna mendukung penanggulangan kejahatan dan dinamikanya;

7. Melaksanakan kerja sama kepolisian internasional.

II. Akselerasi Transformasi Polri

Bertitik tolak dari rumusan Visi dan Misi Polri yang telah dirumuskan dalam Grand Strategi Polri tersebut di atas, pada kesempatan fit and proper test tahun 2008 yang lalu, sebagai penerima amanah pengemban jabatan Kapolri saya telah menyampaikan 3 (tiga) program akselerasi utama, yang telah saya uraikan dalam naskah “Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat”, dengan rincian:

1. Keberlanjutan Program (Program Sustainability);
2. Peningkatan Kualitas Kinerja (Performance Quality Improvements);
3. Komitmen terhadap Organisasi (Organizational Commitment).

Pada awal penugasan, telah saya keluarkan kebijakan dan strategi penataan Organisasi Polri dengan mengesahkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat, yang memuat 27 Program Akselerasi, sebagai penjabaran program KIB I yang ditetapkan dalam Permenneg PAN Nomor: Per / 15 / M.Pan / 7 / 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Perkembangan jabaran Program Akselerasi Transformasi Polri tersebut telah dituangkan di dalam konsep “Reformasi Birokrasi Polri” yang memuat 5 (lima) bidang penataan organisasi yaitu :

1. Manajemen Perubahan dan Transformasi Budaya Polri;
2. Restrukturisasi Organisasi dan Tata laksana Organisasi Polri;
3. Produk Program Quick Wins;
4. Manajemen SDM dan Remunerasi;
5. Evaluasi Kinerja Organisasi Polri dan Profil Polri 2025.

Kelima bidang Reformasi Birokrasi Polri tersebut telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sebagaimana rumusan Visi Pemerintah dalam program Pemerintah yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, dan Visi Pemerintah dalam RPJMN I 2005 -2009 dalam KIB I yaitu:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia;
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan perkembangan Reformasi Birokrasi Polri tersebut telah dikirimkan kepada Presiden R.I dengan surat Kapolri No. Pol.: B / 1754 / V / 2010 tanggal 11 Mei 2010 yang berisi bahwa Program Reformasi Polri yang telah dihasilkan, berupa Naskah Reformasi Birokrasi Polri:

1. Buku Biru Reformasi Polri tahun 1999;
2. Grand Strategi Polri tahun 2005 - 2025;
3. Akselerasi Transformasi Polri tahun 2008;
4. Laporan Kemajuan Awal Reformasi Birokrasi Polri bulan Maret tahun 2009;
5. Dokumen usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri bulan Juli tahun 2009;
6. Laporan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Polri periode bulan Januari s/d. Desember 2009.

Rekan - rekan Wartawan yang saya hormati,

Lebih lanjut saya ingin menjelaskan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah berjalan mulai tahun 2008 s/d. 2010 khususnya sampai dengan bulan september 2010, yang saya anggap perlu untuk diketahui oleh publik melalui media massa mengenai akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan negara oleh satker - satker di lingkungan Polri yang selama ini mendapat perhatian dan dukungan dari negara dalam rangka pembangunan Organisasi Polri.

III. Pencapaian Kebijakan dan Strategi Polri

Pencapaian Kebijakan dan Strategi Polri yang telah dilaksanakan selama saya menjabat sejak periode triwulan III tahun 2008 s/d Tahun 2010, diuraikan dengan gambaran pencapaian sasaran - sasaran kebijakan umum ataupun kebijakan percepatan sampai dengan tahun pertama Renstra Tahap II tahun 2010 – 2014 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian Kebijakan Umum Polri

a. Pengembangan Organisasi Polri telah ditata dalam Grand Strategi Polri tahun 2005 - 2025 yang diarahkan sesuai tahapan pengembangan tahap I Trust Building (2005 - 2009), tahap II Partnership Building (2010 - 2014) dan tahap III Strive For Excellence (2015 - 2025) dalam rangka menuju Polri yang Profesional, Bermoral dan Modern. Pada Renstra 2010 – 2014 telah ditetapkan 26 sasaran yang merupakan arah kebijakan dan strategi Polri, sebagai penjabaran dari 6 (enam) kebijakan nasional KIB II di Bidang keamanan yang meliputi :

1) Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian;
2) Penerapan quick wins di seluruh wilayah NKRI;
3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4) Modernisasi Teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan Reformasi Kepolisian Negara Republik indonesia;
5) Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
6) Peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota Polri.
b. Sistem perencanaan dan penganggaran Polri pada tahun 2008 s/d 2010 masih tertata dalam 8 (delapan) program Polri, namun untuk periode tahun 2011 penataan program Polri sudah direstrukturisasi menjadi 13 program dengan alokasi pagu anggaran sementara sebesar Rp. 28,3 triliun.

c. Pencapaian sasaran strategis Polri selama periode tahun 2008 - 2010, telah dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan dengan ditandai indikator sebagai berikut :

1) Pencapaian sasaran pada 8 (delapan) Program Polri khususnya pada periode tahun 2008 - 2009 telah dapat dicapai secara maksimal dengan hasil capaian akuntabilitas kinerja sebagaimana tertuang dalam LAKIP Polri T.A. 2009 dan Laporan Keuangan Polri T.A. 2009 yang mendapatkan penilaian / opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari BPK RI;

2) Pencapaian kebijakan umum khususnya s/d periode semester I tahun 2010, telah dapat mengantarkan kesinambungan penjabaran kebijakan Pemerintah KIB I yang telah dituangkan di dalam 20 sasaran strategis Polri, yang ditandai dengan indikator capaian antara lain sebagai berikut :

a) Pemeliharaan situasi Kamtibmas serta penanganan daerah rawan kontinjensi telah dapat dikelola secara kondusif dengan kegiatan rutin dan operasi kepolisian secara selektif, dimana sejak tahun 2008 s/d 2009 secara umum situasi Kamtibmas relatif aman dan kondusif, dengan data JTP tahun 2008 sebanyak 326.752 kejadian dibandingkan JTP 2009 sebanyak 344.241 kejadian (naik 5,35 %), serta data JTP tahun 2010 - s/d September 2010 sebanyak 177.548 kejadian (diperkirakan naik 3,15 %). Hasil pemeliharaan situasi Kamtibmas dimaksud ditandai antara lain dengan pelaksanaan kegiatan Pemilukada, dan pelaksanaan Pemilu tahun 2009 dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia dengan mengantarkan terpilihnya para anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, serta terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden periode 2009 - 2014 secara legitimate;

2) Penanganan 4 (empat) jenis tindak pidana (kejahatan konvensional, transnational crime, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi), khususnya penanganan transnational crime telah dapat membentuk opini negara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mampu mengungkap dan mencegah berkembangnya terorisme di Indonesia.

3) Penanganan tindak pidana tertentu yang menjadi perhatian Pemerintah serta harapan masyarakat telah dapat ditangani dengan penyelesaian perkara yang cukup signifikan, antara lain penyelesaian tentang:

a) Perkembangan penanganan terorisme yang semula para pelaku terorisme menggunakan pola peledakan bom pada sentra / fasilitas publik / fasilitas asing yang berdampak menimbulkan rasa ketakutan masyarakat, pada tahun 2010 pola ancaman pelaku terorisme telah berkembang mengarah kepada personal assassination / simbol Pemerintahan. Polri juga telah berhasil mengidentifisir dan mengungkap jaringan pelaku serta pola target terorisme yang baru seperti; jaringan kelompok pengeboman J.W. Marriot dan Ritz Carlton; kelompok terorisme di Aceh; jaringan kelompok Jatiasih; jaringan kelompok Temanggung dan Solo. Penindakan terhadap para pelaku terorisme s /d bulan September 2010 :

  • § Ditangkap dan diproses hukum : 596
  • § Sudah divonis : 471
  • § Tewas tertembak petugas : 53
  • § Tewas Bunuh Diri ( Bom bunuh diri) : 10
  • § Sudah keluar dari LP : 245
  • § Masih jalani hukuman di LP : 126
  • § Sedang dalam proses sidang : 66
  • § Dalam penyidikan Densus 88 : 33

b) Penanganan kasus Korupsi sejak tahun 2007 s/d bulan September 2010, tercatat telah diselesaikan 726 kasus dari 1.307 kasus (56 %), dan telah berhasil menyelamatkan / mengembalikan kerugian Negara sebanyak Rp. 625.603.105.924,- dari total kerugian Negara sebanyak Rp. 1.813.889.046.972,-, selebihnya masih dalam penyelidikan / penyidikan.

c) Penindakan terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya) pada tahun 2008 sebanyak 29.364 kasus dengan 44.711 tersangka (44.613 WNI dan 98 WNA), tahun 2009 sebanyak 30.878 kasus dengan 38.403 tersangka (38.205 WNA dan 108 WNA) dan tahun 2010 s/d Agustus sebanyak 17.773 kasus dengan 22.268 tersangka (22.181 WNI dan 87 WNA).

d) Pengungkapan tindak pidana di bidang pemalsuan uang selama periode tahun 2008 - 2010 dengan modus operandi membuat, menyimpan atau mengedarkan uang palsu, sebanyak 808 kasus dengan 610 tersangka, dan barang bukti antara lain berupa:

- Alat cetak sebanyak 21 unit;
- Mata uang rupiah palsu :
• Pecahan Rp. 100.000: 110.431 lembar;
• Pecahan Rp. 50.000 : 43.788 lembar;
• Pecahan Rp. 20.000 : 12.735 lembar:
• Pecahan Rp. 10.000 : 896 lembar;
• Pecahan Rp. 5.000 : 328 lembar;
• Pecahan Rp. 2.000 : 200 lembar;
• Pecahan Rp. 1.000 : 178 lembar.

- Mata uang asing palsu :
• Pecahan USD.100 : 3.012 lembar;
• SGD. 10,000 : 75 lembar;
• Pecahan uang Brazil : 163 lembar.

Sampai saat ini perkembangan penyidikan Polri, sebanyak 678 perkara (89,31%) telah P.21, sedangkan sisanya sebanyak 130 perkara masih dalam proses penyidikan di tingkat kewilayahan / Polda.

e) Penindakan Illegal Logging dengan hasil :
- Tahun 2008 sebanyak 1919 kasus dengan 2290 tersangka, dengan barang bukti :
• 44.759 m3 kayu olahan;
• 169.651 batang kayu bulat;
• 828 truk;
• 131 kapal / tag boat;
• 18 alat berat dan;
• 303 alat ringan.

- Tahun 2009 sebanyak 1.126 kasus dengan 1.280 tersangka, dengan barang bukti :
• 23.169 m3;
• 94.954 batang kayu bulat;
• 337 truk;
• 86 kapal / tag boat;
• 25 alat berat dan;
• 58 alat ringan.
- Tahun 2010 s/d bulan September sebanyak 510 kasus dengan 491 tersangka, dengan barang bukti :
• 23.868 m3 kayu olahan;
• 52.332 batang kayu bulat;
• 206 truk, 48 kapal / tag boat;
• 7 alat berat dan;
• 50 alat ringan.

f). Penindakan Illegal Fishing tahun 2008 sebanyak 62 kasus dengan 117 tersangka, barang bukti 63 unit kapal, 1458.405 ton ikan, dengan tafsiran kerugian Rp. 8 triliun,- , tahun 2009 sebanyak 178 kasus dengan 106 tersangka, barang bukti 174 kapal, 906.251 ton ikan dan 1.120 kg udang, dengan tafsiran kerugian Rp. 3,7 triliun,-, dan tahun 2010 s/d September sebanyak 51 kasus dengan 44 tersangka, barang bukti 51 unit kapal, 62.03 ton ikan, dengan tafsiran kerugian Rp. 0,25 triliun.

g). Penindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tahun 2008 sebanyak 200 kasus dengan 258 tersangka, barang bukti 2.658.607 keping VCD / DVD dan 179 unit duplicator, tahun 2009 sebanyak 328 kasus dengan 309 tersangka, barang bukti 1.842.149 keping VCD / DVD dan 148 unit duplicator dan tahun 2010 s/d September sebanyak 71 kasus dengan 75 tersangka, barang bukti 3.442.052 keping VCD / DVD dan 103 unit duplicator.

h). Penindakan perjudian tahun 2008 sebanyak 9.770 kasus, tahun 2009 sebanyak 12.797 kasus dan tahun 2010 s/d September sebanyak 8.530 kasus.

i). Penindakan pelanggaran Human Trafficing tahun 2008 sebanyak 199 kasus, tahun 2009 sebanyak 142 kasus dan tahun 2010 s/d September 48 kasus.

j). Penindakan terhadap KDRT tahun. 2008 sebanyak 682 kasus, tahun 2009 sebanyak 534 kasus dan tahun 2010 s/d September 525 kasus.


4) Penataan kelembagaan, eselonisasi, dan jabatan fungsional beserta gaji dan tunjangannya agar memotivasi SDM Polri telah dapat ditingkatkan pada periode akhir Renstra tahun 2005-2009 berupa memberian kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan tunjangan umum bagi anggota Polri dan PNS Polri, serta kenaikan secara bertahap ULP Polri yang semula Rp. 17.500,- per hari menjadi Rp. 40.000,- per hari;

5) Pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Itwasum Polri dalam bentuk kegiatan pengawasan berupa ; Wasrik rutin, Wasrik khusus, verifikasi, Was Ops, penanganan pengaduan masyarakat, telah dapat meminimalisir indikasi kelemahan / kelalaian / kesalahan atau indikasi penyimpangan Para Kasatker di lingkungan Polri dalam pengelolaan program dan anggaran Polri pada tahun berjalan, dengan indikator sebagai berikut:

a) Pola Wasrik Itwasum Polri sejak tahun 2009 telah dirubah menjadi 2 (dua) tahap pemeriksaan yakni, tahap I di bidang perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya pemeriksaan tahap II dibidang pelaksanaan dan pengendalian program Polri. Hasil rekomendasi BPK-RI tahun 2009 adalah 333 rekomendasi, dibandingkan rekomendasi BPK-RI sebelumnya tahun 2008 adalah sebanyak 377 rekomendasi;

b) Dalam rangka pembinaan etika profesi dan disiplin anggota Polri, terhadap anggota yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai ketentuan Perkap Nomor 7 tahun 2006. Data penindakan pelanggaran kode etik Polri T.A. 2009 sebanyak 627 orang (611 pelanggaran) dan diberi putusan PTDH sebanyak 492 orang. Pelanggaran kode etik pada semester I tahun 2010 sebanyak177 kali terhadap pelanggar sebanyak 177 orang (177 pelanggaran) dan diberi putusan PTDH sebanyak 120 orang. Sedangkan Pembinaan Disiplin Polri tahun 2009 sebagaimana diatur dengan PP nomor 2 tahun 2003 dan PP Nomor 3 tahun 2003, dengan data pelanggaran sebanyak 29.852 pelanggaran tata tertib dan 1.247 pelanggaran tindak pidana, sedangkan pelanggaran disiplin s/d semester I tahun 2010 sebanyak 12.442 pelanggaran tata tertib dan 352 pelanggaran tindak pidana.

d. Dalam rangka implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku mulai tanggal 30 April 2010, Polri telah melakukan langkah - langkah proaktif sebagai wujud komitmen Polri menata transparansi Polri khususnya dalam pelayanan informasi publik guna membuka peluang bagi pengawasan eksternal dan membangun akuntabilitas publik demi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kamtibmas. Dalam kaitan kesiapan ini Polri antara lain telah menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik struktural maupun fungsional s/d tingkat Polsek, melaksanakan seminar KIP, sosialisasi dan pelatihan PID dan kehumasan dengan peserta s/d tingkat Polsek, dan secara bertahap mengusulkan pembangunan sistem pelayanan informasi berbasis tekhnologi informasi (TI) sebagaimana amanat UU KIP. Atas langkah - langkah proaktif ini Polri memperoleh sertifikat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang proaktif dalam rangka kesiapan menyongsong implementasi UU KIP.

e. Terbangunnya Sistem Komunikasi Polri yang berbasis teknologi dalam wadah SIMTEKPOL yang mampu mengintegrasikan secara online dan interkoneksi semua subsistem komunikasi Polri yang tergelar baik di tingkat fungsi / Satker Mabes Polri maupun kewilayahan sampai dengan Polsek / Pos Perbatasan, termasuk penggelaran personel Polri pengemban diskresi dan pelayanan di tengah masyarakat, telah ditata fasilitas Quick Response yang meningkatkan keberadaan Patroli Polisi yang dilengkapi dengan Ranmor R-4 beserta alat komunikasinya sebanyak 3.491 unit dan menyusul penggelaran Ranmor-R4 sebanyak 1.650 unit melalui proyek K.E. T.A. 2009 dalam rangka mendukung kebijakan Police Backbone;


f. Telah dilakukan perubahan kebijakan di bidang pembinaan SDM Polri pada tahun 2010, bahwa era pembangunan kekuatan Polri yang bersifat kuantitas dirubah menjadi era kualitas pembinaan SDM Polri, yang sejalan dengan tuntutan kompetensi tugas dan perkembangan regulasi telah dijabarkan / dilaksanakan bentuk peningkatan kemampuan SDM Polri melalui :

1) Pendidikan Akpol;
2) PPSS yang bersumber S1/S2/ setingkat;
3) Pendidikan Brigadir Polri yang semula dilaksanakan selama 5 bulan menjadi 7 bulan;
4) Pendidikan Sespati Polri yang semula pesertanya 40 orang ditambah menjadi 75 orang, dengan pertimbangan percepatan penyiapan kader Pimpinan Polri sampai dengan tingkat Top Manager;
5) Dikbangspers Brigadir / PNS Polri Golongan II tahun 2010 ditambah menjadi 3.295 orang, agar memiliki kemampuan dan keterampilan teknis profesi pada tingkat dasar sesuai dengan peranannya sebagai pelaksana;
6) Dikbangspers Inspektur / PNS Polri golongan III ditambah menjadi 2.975 orang, agar memiliki kemampuan dan keterampilan teknis profesi pada tingkat lanjutan sesuai dengan peranannya sebagai penyelia (supervisor);
7) Dikbangspers Komisaris / PNS Polri golongan IV sebanyak 445 orang, agar memiliki kemampuan dan keterampilan teknis profesi pada tingkat menengah sesuai dengan peranannya sebagai pengendali / manager tingkat menengah;
8) Pendidikan Alih Golongan Brigadir (Bintara) Polisi ke Perwira Polri sebanyak 3.200 orang dengan perubahan lama pendidikan dari 12 hari menjadi 30 hari;
9) Pelatihan Kanit / Panit Reskrim direncanakan sebanyak 7.579 orang, telah dilaksanakan sebanyak 3.470 orang peserta (6 gelombang);
10) Pelatihan peningkatan kualitas kinerja Perwira Menengah Polri (Kombes) direncanakan sebanyak 480 orang yang sudah dilaksanakan 70 orang, sebagai pemegang estafet kepemimpinan Polri masa depan yang difokuskan pada capacity building.

2. Kebijakan percepatan pencapaian sasaran

a. Pencapaian Program Akselerasi Transformasi Polri :

1) Struktur Organisasi Polri yang semula berdasarkan Keppres Nomor 70 tahun 2002, telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2010, serta telah dikeluarkan :

a) Perkap Nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan OTK Mabes Polri dan telah di undangkan oleh Kemenkumham dalam berita negara tahun 2010 Nomor 444, tanggal 14 September 2010;

b) Perkap Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan OTK Polda dan telah diundangkan oleh Kemenkumham dalam berita negara tahun 2010 Nomor 477, tanggal 28 September 2010;

c) Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan OTK Polres dan Polsek serta telah diundangkan oleh Kemenkumham dalam berita negara tahun 2010 Nomor 478, tanggal 30 September 2010;

2) Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri yang dimulai sejak bulan Oktober 2008 memuat 9 (sembilan) program dan 23 kegiatan, telah dapat dilaksanakan dengan hasil yang dicapai sebagai berikut:

a) Program arahan strategi telah dikeluarkan kebijakan program Quick Wins Polri yang memuat 4 (empat) jenis program yaitu :

- Quick Response Samapta Polri;
- Transparansi pelayanan SSB;
- Transparansi penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan;
- Transparansi rekrutmen personel.

Telah dilakukan penilaian kinerja dan penilaian postur birokrasi 2005, dengan telah dihasilkan naskah cetak biru Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemda.

b) Program manajemen perubahan telah dilakukan proses sosialisasi dan internalisasi tentang strategi manajemen perubahan dan rencana aksi dalam manajemen perubahan, yang telah disosialisasikan sampai dengan di tingkat Satker kewilayahan.

c) Program penataan system telah dibuat produk analisa jabatan, evaluasi jabatan dan sistem Remunerasi yang menghasilkan produk naskah usulan Remunerasi Polri serta telah dikirimkan kepada pihak Kemenpan dan RB untuk mendapatkan pengesahan.
d) Program penataan organisasi penataan organisasi Polri yang meliputi redefinisi Visi, Misi, Strategi dan Restrukturisasi Polri serta analisa beban kerja, telah dapat dihasilkan produk struktur usulan Restrukturisasi Organisasi Polri yang baru berdasarkan Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2010, sebagai pengganti Keppres Nomor 70 tahun 2002.

e) Program penataan tata laksana telah dilaksanakan dan dibangun penyusunan tata laksana (bussiness process) sebagaimana amanat tata kelola logistik dalam ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003 maka Polri telah melakukan launching e-procurement / LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Polri pada tanggal 19 Desember 2009. Dengan demikian Polri merupakan Departemen / Lembaga ke-3 yang telah dapat melaksanakan pengadaan barang / jasa secara e-procurement, Selanjutnya tata kelola aset persediaan dan aset tetap Polri telah dapat diaplikasikan dalam SIMAK - BMN Polri semester II T.A. 2009 yang dinyatakan audited oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

f) Program penataan sistem SDM telah dikembangkan antara lain melalui assesment center dalam penilaian kompetensi personel Polri serta membangun sistem rekrutmen anggota Polri yang transparan, adil dan akuntabel, atas capaian ini Polri telah mendapatkan sertifikat ISO seri 9001 : 2008.

g) Program penguatan unit organisasi telah disusun produk dokumen usulan perbaikan dan penambahan / pemenuhan sarana dan prasarana Polri selama Renstra Polri tahun 2010 -2014 serta penguatan unit kerja kediklatan yang berorientasi peningkatan kualitas kemampuan SDM Polri dengan peningkatan kuota Dikbangum / Dikbangspers / pelatihan PNS / Brigadir / Panit / Pamen Senior Polri serta penambahan waktu pendidikan pembentukan Brigadir Polri.

h) Program penyusunan peraturan perundang – undangan. Keterlibatan polri secara aktif dalam penyusunan rancangan peraturan perundang - undangan antara lain dengan telah disahkannya:

1) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Polri;
3) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2010 tentang Hak - Hak Anggota Polri;
4) Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri;
5) Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Polri.

i) Program pengawasan internal

Telah dikeluarkan kebijakan metode pengawasan dan pemeriksaan 2 (dua) tahap dalam pemeriksaan di lingkungan Polri dalam rangka menjamin pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Satker di lingkungan Polri.



b. Pencapaian Reformasi Birokrasi Polri


Dalam rangka percepatan integrasi Program Transformasi Polri ke dalam Program Reformasi Birokrasi Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja Pemerintah, maka sesuai Sprin Kapolri No. Pol.: Sprin/2134/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 telah dibentuk 5 (lima) tim penyusun Reformasi Birokrasi Polri yang bertujuan untuk membangun Profil dan perilaku aparatur Polri yang memiliki kriteria:

1) Integritas tinggi yaitu perilaku aparatur Polri yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai -nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi;

2) Produktifitas tinggi dan bertanggungjawab yaitu hasil optimal yang dicapai oleh aparatur polri dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi;

3) Kemampuan memberikan pelayanan yang prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang professional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa tanggungjawab. Implementasi / hasil pelaksanaan 5 (lima) bidang Reformasi Birokrasi Polri sampai dengan bulan September 2010 adalah sebagai berikut:

a) Telah disusun dokumen strategi manajemen perubahan dan dokumen rencana aksi dalam manajemen perubahan, serta dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan, sistem Remunerasi;

b) Telah disahkannya Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2010, serta telah dikeluarkan :
- Perkap Nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri;
- Perkap Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan OTK Polda dan;
- Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan OTK Polres dan Polsek.

c) Telah disusun dan di launching program quick wins oleh Presiden RI pada tahun 2009 yang menjadi salah satu arah kebijakan nasional Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang keamanan, dimana program quick wins dimaksud memuat 4 (empat) program yaitu:

- Quick Response Samapta Polri;
- Transparansi penerbitan SSB (SIM, STNK, BPKB);
- Transparansi penyidikan melalui metode SP2HP;
- Transparansi rekrutmen personel Polri.

4) Telah disusun produk manajemen SDM Polri berupa naskah:

a) Assesment Kompetensi Individu bagi pegawai / tenaga ahli;
b) Sistem Penilaian Kinerja;
c) Sistem Penyediaan dan Seleksi Anggota Polri;
d) Pola Pengembangan Diklat Polri;
e) Pola rotasi, mutasi dan promosi anggota Polri;
f) Pola karier anggota Polri;
g) Membangun database pegawai Polri.

5) Telah disusun produk penilaian kinerja organisasi dan Dokumen Cetak Biru Postur Birokrasi Polri 2025

c. Pencapaian Program Quick Wins

1) Masyarakat mudah menghubungi, berinteraksi dan meminta bantuan Polri, Petugas Patroli Samapta mampu mendatangi TKP dalam waktu yang relatif singkat dengan telah tergelarnya sarana Ranmor R-4 quick response sebanyak 3.491 unit dan dukungan Ranmor R-4 proyek Kredit Export. T.A 2009 Police Backbone sebanyak 1.650 unit, sehingga dapat meningkatkan terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat;

2) Penataan penertiban SSB pada sebagian besar Polda, telah menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan BPKB online, pelayanan Sim Corner / gerai, pelaksanaan ujian teori menggunakan AVIS, pelayanan STNK di Samsat corner / gerai, pelaksanaan online data ranmor antara BPKB dengan STNK (Samsat) di tingkat Polda yang telah diakui dan mendapatkan piagam / penghargaan “Citra Pelayanan Prima” serta sertifikat ISO.

3) Kegiatan penyidikan telah dilakukan dengan mengedepankan transparansi proses penyelidikan dan penyidikan melalui metode SP2HP, sehingga masyarakat / pelapor dapat mengikuti perkembangan proses perkaranya secara berjenjang dalam tahapan Criminal Justice System. Selain itu telah dibangun berbagai fasilitas untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi perkembangan penyidikan dengan telah tersedianya sarana balai media dan informasi, fasilitas SPP-E (Sistem Pengawasan Penyidik Elektronik), Pusat Informasi Data Reserse Kriminal dengan website: www.bareskrim.go.id, balai pelayanan keluhan masyarakat, Pelatihan peningkatan profesionalisme para Kanit dan Panit Serse se-Indonesia melalui program “Keroyok Reserse”, penggelaran Allabfor lapangan dan operasionalisasi INAFIS Pusident;

4) Transparansi rekrutmen Sumber Daya Manusia Polri, khususnya dalam bidang pembangunan kekuatan personel Polri seperti rekrutmen calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS) yang didasarkan sistem manajemen mutu dalam proses seleksinya, telah memperoleh pengakuan internasional dengan diperolehnya sertifikat ISO seri 9001 : 2000 pada tahun 2008 yang kemudian ditingkatkan menjadi ISO Seri 9001 : 2008 pada tahun 2010.

IV. Hal - hal yang telah saya persiapkan untuk kelanjutan dari capaian Implementasi Kebijakan dan Strategi Polri mendatang

1. Rencana Strategis Polri pada tahap Renstra Tahap II telah dituangkan dalam naskah Renstra Polri tahun 2010 - 2014 yang memuat Visi Polri yaitu “Terwujudnya pelayanan prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”, dan memuat 8 (delapan) misi Polri serta 26 sasaran strategis Polri telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah KIB II dengan Visi pembangunan Nasional adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur;

2. Penjabaran Restrukturisasi Polri yang telah dikukuhkan dengan Perpres Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2010, serta telah dikeluarkan :

a. Perkap Nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan OTK Mabes Polri;
b. Perkap Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan OTK Polda;
c. Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan OTK Polres dan Polsek.

yang memuat; Tupoksi Satker, detail Struktur Satker, DSP dan DSPP Satker, Kode Satker, indikator kinerja utama, standar kompetensi dan HTCK Satker, serta sosialisasi implementasi restrukturisasi kepada seluruh Satker dan Satwil Polri dan melakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi Polri yang baru.

3. Kesinambungan program dan kegiatan pada Renja Polri T.A. 2010 yang saat ini akan memasuki Triwulan IV, diharapkan pencapaian akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat dijaga oleh seluruh Satker Polri sesuai dengan indikator penetapan kinerja Satker yang telah ditetapkan;

4. Antisipasi kebijakan di bidang SDM Polri yang mengedepankan era kualitas dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tugas mendatang dimana pihak Polri masih memerlukan sebanyak 17.000 orang perwira sebagai antisipasi menyongsong ketentuan regulasi pemberlakuan RUU KUHAP yang baru dimana penyidik Polri adalah seorang perwira / berpendidikan S1, berdampak diperlukan perencanaan pemenuhan kebutuhan alokasi anggarannya secara proporsional sebagaimana ketentuan yang ada;

5. Hasil penilaian BPK RI pada pemeriksaan tahun buku 2009 atas Laporan Keuangan Polri T.A. 2009 yang sudah mendapatkan Opini Penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dapatnya tetap dipertahankan dengan menggiatkan komitmen 4 (empat) pilar yaitu :

a. Deputi Kapolri bidang Logistik (Delog) berkomitmen dalam penertiban aset tetap dan persediaan;
b. Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) Polri berkomitmen dalam penertiban pelaporan dana non APBN;
c. Kepala Bareskrim Polri berkomitmen dalan penertiban pengelolaan barang bukti;
d. Inspektur Pengawasan umum (Irwasum) Polri berkomitmen dalam pemantauan rencana aksi, perbaikan sistem dan review laporan keuangan Polri.

Sedangkan 4 (empat) Rumah Sakit Bhayangkara telah mendapat Sertifikat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU), yang diserahkan secara simbolis kepada Rumkit Bhayangkara Tingkat Satu R. Said Soekanto oleh Menteri Keuangan pada tanggal 30 September 2010.

6. Kelanjutan kesinambungan program quick wins Polri yang telah di launching oleh presiden RI pada tahun 2009 serta menjadi salah satu arah Kebijakan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang keamanan yaitu:

a. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian;
b. Penerapan quick wins di seluruh wilayah NKRI;
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM);
d. Modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
f. Peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota Polri.

Maka kesinambungan program Quick Wins Polri yang telah dilaksanakan tetap ditindaklanjuti dengan inovasi dan dikembangkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan implementasi ke-6 program dalam rangka mendukung arah kebijakan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang keamanan.
Disamping pelaksanaan implementasi program KIB II pada bidang keamanan tersebut diatas, Polri juga melaksanakan 2 (dua) program tambahan yang termasuk dalam program prioritas lainnya di bidang politik hukum dan keamanan (polhukam), yaitu ; Pemantapan Penanggulangan Tindak Terorisme, dan Pengendalian Crime Rate sebagaimana amanat pada Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010, serta melaksanakan tindakan penerapan prinsip Diversi dan Restorative Justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui sistem dan prosedur Kepolisian terkait, yang merupakan program bersama antara Kemenkumham, Kejagung dan Polri, juga melaksanakan tindakan pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota Polri sebanyak 550 orang, dan melaksanakan program perlindungan pekerja migran dan TKI terlantar / bermasalah sebagaimana diamanatkan Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan (justice for all).

Demikian penjelasan implementasi kebijakan dan strategi Polri periode tahun 2008 - 2010 yang dapat saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama saya menjabat sebagai Kapolri, dan pada kesempatan yang baik ini kami atas nama seluruh jajaran Polri menghaturkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada rekan - rekan pers dan seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini telah memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada institusi Polri, kiranya perhatian dan dukungan yang sama pada waktunya juga diberikan kepada pejabat Kapolri yang baru.

Sekian terima kasih
Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Jakarta, 25 Oktober 2010
KAPOLRI

Kutipan dari Website Polri www.polri.go.id

Artikel Terkait :

» Kabag Sumda Dan Kapolsek Pubes Polres Bangka Laksanakan Serah Terima Jabatan

POLDA KEP. BABEL, POLRES BANGKA – Polres Bangka, Senin (17/11/2014), pukul 13.30 Wib, melakukan serah terima jabatan (sertijab) terhadap Kabag Sumda dan Kapolsek Puding Besar yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai, SH, SIK di...

» Polres Belitung terjunkan 158 personil

POLRES BELITUNG – Polres Belitung menerjukan 158 personilnya dalam rangka pengamanan kegiatan peringatan hari jadi Provinsi kepulauan Bangka Belitung ke 14 yang di pusatkan acaranya di pantai wisata Tanjung kelayang kecamatan Sijuk Kabupaten...

» Lomba Foto & Video "Terima Kasih Polri-Ku"

Polda Kep. Babel - Bid Humas, Melalui Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), AKBP Maladi mengakui bahwa Mabes Polri menggelar Lomba Foto dan Video dengan tema Terimakasih Polisi-Ku dan dibuka pendaftarannya mulai Kamis (6/11/2014)...

» Kapolda Terima Audensi Dari DPD KNPI Babel

Polda Kep. Babel Bid. Humas, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghadap Kapolda Babel, Brigjen Pol Gatot Subiyaktoro pada Selasa (28/10/2014). Kedatangan KNPI...

» 200 Personil Polres Bangka Di Turunkan Untuk Mengamankan Perayaan Tahun Baru Hijriah Di Kenanga

POLDA KEP. BABEL, POLRES BANGKA – Sabtu (25/10) sebanyak 200 Personil Polres Bangka dikerahkan untuk mengamankan perayaan tahun baru Hijriah 1436 di Desa Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kabag Ops Polres Bangka Kompol Joko Isnawan,...

» Personel Polres Bangka Laksanakan Kesamaptan Jasmani Berkala

POLDA KEP. BABEL, POLRES BANGKA – Selama tiga hari terhitung tanggal 21 s/d 23 September 2014 Polres Bangka melaksanakan kesamaptaan jasmani berkala semester I, sebanyak 428 personel Polres Bangka melaksanakan kegiatan tersebut tak terkecuali...

» Korp Rapor UKP TMT Januari 2015 Personil Polres Beltim

POLDA KEP. BABEL, POLRES BELITUNG TIMUR. Manggar, 17 sampai dengan 23 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib sekitar 46 personil Polres Belitung Timur dan Polsek jajaran yang Korp Rapor UKP (Usulan Kenaikan Pangkat) TMT Januari 2015 melaksanakan kesjas...

» Personel Polres Bangka Yang Akan Naik Pangkat Mengikuti Tes Kesamaptaan Dan Bela Diri Polri

POLDA KEP. BABEL, POLRES BANGKA – Sebanyak 54 personel Polres Bangka yang akan naik pangkat periode Januari 2015, Rabu (8/10) sekitar pukul 08.00 Wib, melaksanakan tes kesamaptaan dan bela diri. Kegiatan kesamaptaan dan bela diri tersebut...

» Selenggarakan Konseling Personel

POLDA KEP. BABEL, SAT BRIMOB – Untuk memacu semangat dalam bertugas, Satuan Brimob Polda Kep. Babel mengadakan konseling yang dilaksanakan di Gedung Tri Brata Polda Kep. Babel pada 04 September 2014 dan diikuti oleh 250 Personel Jajaran Satuan...

» Penari Kolosal Porprov 2014 Tidak Terima Honornya Dipotong

POLDA KEP.BABEL, POLRES BELITUNG TIMUR. Manggar,– Puluhan penari kolosal yang tampil pada acara pembukaan dan penutupan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Bangka-Belitung IV 2014 Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mengeluhkah pemotongan honorarium...
Song, MP3, Music, Video FREE at Free MP3 Downloads Website and Free Music Search and Video To Mp3

WIB

 

Layanan Kiriman Berita

Tidak ingin ketinggalan informasi Polda Babel ?
thumbsup
Setiap ada artikel baru, otomatis dikirimkan ke email Anda. Daftarkan email anda sekarang, lalu aktifkan melalui email Anda, GRATIS

Delivered by FeedBurner

Pencarian