Music Search Engine - Music Search Engine - Music Search Engine
  Visi Polda Babel : Tercapainya pelayanan kamtibmas yang prima, tegaknya hukum dan terwujudnya keamanan yang mantap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif dengan seluruh unsur dan komponen Pemerintah dan masyarakat

363 Perkara Karhutla Ditangani Kepolisian

Polda - Bid Humas

berita valid1575370032Polda Kep. Bangka Belitung, Bidang Hubungan Masyarakat,- Hingga saat ini, Polri telah menangani sebanyak 363 perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia beberapa waktu lalu. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan, dari 363 perkara itu, sebanyak 25 kasus melibatkan korporasi. Sisanya, dilakukan oleh individu.

Rinciannya, ada tiga korporasi yang ditangani Bareskrim. Di antaranya, PT. AP, PT. WSSI dan PT.GSM. Lalu, Polda Riau menangani perkara karhutla yang dilakukan oleh PT.SSS dan PT. TI.
Kemudian kasus-kasus lainnya ditangani di Polda Sumatra Selatan, Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Barat, Polda Babel, dan Polda Lampung.
"Jadi ini jumlah kasus yang ditangani oleh Bareskrim dan delapan polda yang wilayahnya terjadi karhutla," kata Kabag Penum, di Mabes Polri, Selasa, 03 desember 2019.
Dari ratusan kasus itu, ada 416 tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 korporasi sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Diakui Asep, sebanyak 165 kasus masih dalam penyelidikan polisi untuk melengkapi berkas perkara.
Sebelumnya, Direktur Wetlands International Indonesia I Nyoman Suryadi Putra menilai, kejadian karhutla yang terjadi lagi pada tahun ini memerlukan penegakan hukum yang tegas kepada korporasi yang telah terbukti melakukan dan membiarkan kebakaran di wilayahnya.
"Penegakan hukum tentu sangat penting, apalagi sudah banyak kasus soal karhutla yang inkrah. Setelah pengenaan sanksi dan denda, harus ada pula pertanggungjawaban dari dampak kegiatan korporasi di lahan tersebut," jelasnya.
Suryadi menekankan, penegakan hukum yang tegas menunjukkan pemerintah serius menangani persoalan karhutla. Hal itu juga harus didorong dengan ketegasan mengawasi kegiatan korporasi supaya nantinya tidak terjadi lagi bencana berulang.
Hingga pertengahan September 2019, KLHK sudah menyegel 42 lahan perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla. Sudah ada empat korporasi yang terbukti dan dijadikan tersangka dan dari 42 perusahaan tersebut, beberapa di antaranya memiliki aliran modal dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan Singapura.


 

Kapolda


Drs. ANANG SYARIF, H.
Brigadir Jenderal Polisi

Pendapat Anda

Menurut Anda Berita Kami

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini455
mod_vvisit_counterKemarin727
mod_vvisit_counterMinggu ini5561
mod_vvisit_counterMinggu lalu6388
mod_vvisit_counterBulan ini6554
mod_vvisit_counterBulan lalu23804
mod_vvisit_counterTotal5226263

Online (20 menit yg lalu): 5
IP Anda: 3.236.132.132
,
Sekarang : 2020-08-08 13:08
Kami memiliki 47 tamu online
Website

Polda Babel

thanksyou

Terimakasih kepada semua pihak atas kritik dan saran yang membangun website ini, tetap berikan dukungan agar website semakin memberikan informasi cepat dan tepat