Music Search Engine - Music Search Engine - Music Search Engine
  Visi Polda Babel : Tercapainya pelayanan kamtibmas yang prima, tegaknya hukum dan terwujudnya keamanan yang mantap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif dengan seluruh unsur dan komponen Pemerintah dan masyarakat

Polri Sinergi dengan KPK Cegah Penyalahgunaan Dana Covid

Polda - Bid Humas

lPolda Kep. Bangka BelituBidang Hubungan Masyarakat,- Dalam sambutannya saat hari Bayangkara ke 74, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Polri untuk berani “menggigit” siapa saja yang melakukan penyimpangan atas anggaran biaya penanganan Covid19.   Bahkan Ketua KPK  Komjen Pol. Firli Bahuri yang juga berasal dari kepolisian langsung menyambut seruan presiden Jokowi dengan menggaungkan sinergi antara KPK dan Polri. Meski tidak sebanyak KPK, Polri selama tahun 2019 kemarin telah menyelesaikan perkara korupsi sebanyak 768 kasus dari 1504 kasus atau diprosentasikan sebanyak 50,1 %. 

Jumlah total uang kerugian negara yang bisa diungkap sebanyak Rp.1,8 triliun dan uang yang bisa diselamatkan yaitu Rp. 545 miliar.  Angka ini cukup membuktikan bahwa POLRI sangat serius menangani kasus ini.   

Sementara untuk kasus besar dalam tahun 2020 ini adalah Kasus korupsi penunjukan kondesat oleh negara dengan terdakwa Wedratmo Direktur Utama  PT Trans Pasific Petrocemical Indotama (PT TPPI)  yang merugikan negara hampir mencapai Rp.37,8 triliun. Kasus ini juga terungkap lagi setelah mangkrak sejak tahun 2015.   

Angka ini cukup membuktikan bahwa Polri  sangat serius menangani kasus ini kendati kasus kasus korupsi yang ditangani POLRI adalah hasil laporan dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh unit khusus yakni Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) yang khusus menangani kasus-kasus rasuah di Indonesia.   Ke depan tantangan POLRI dalam menangani kasus kasus rasuah semakin dinamis. 

Selain modus kejahatan ini yang semakin canggih dan rapi, peluang peluang orang untuk melakukan penyimpangan terbuka lebar seperti Dana Penanganan Covid-19, Bantuan Dana Desa dan suasana epidemi covid19 sehingga banyak lembaga pemerintahan yang melakukan diskresi dalam mengelola anggarannya yang perlu extra untuk diawasi.   

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga harus dilakukan seperti KPK, Kejaksaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsern menangani bidang ini.  Juga tidak kalah pentingnya mengandeng peran strategis media massa dalam upaya memberantas korupsi dan mendidik masyarakat untuk sejak dini menolak praktek praktek korup dimanapun berada sebagai bagian menciptakan budaya hidup bersih dari praktek praktek kejahatan rasuah.


Kapolda


Drs. ANANG SYARIF, H.
Brigadir Jenderal Polisi

Pendapat Anda

Menurut Anda Berita Kami

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini446
mod_vvisit_counterKemarin807
mod_vvisit_counterMinggu ini3153
mod_vvisit_counterMinggu lalu5876
mod_vvisit_counterBulan ini10022
mod_vvisit_counterBulan lalu23804
mod_vvisit_counterTotal5229731

Online (20 menit yg lalu): 14
IP Anda: 35.172.233.215
,
Sekarang : 2020-08-13 16:21
Kami memiliki 94 tamu online
Website

Polda Babel

thanksyou

Terimakasih kepada semua pihak atas kritik dan saran yang membangun website ini, tetap berikan dukungan agar website semakin memberikan informasi cepat dan tepat